Smart Governance atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktik bagaimana mengelola manajemen dan tata pamong/kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.Salah satu ciri Smart Governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha.Smart Governance direkomendasikan menjadi basis bagi keberhasilan pembangunan dimensi-dimensi Smart City lainnya.

Konsep Smart Governance harus diterapkan sekaligus diukur dalam 3 sub-dimensi, yakni : Layanan publik (Service), Birokrasi (Bureaucracy), dan Kebijakan Publik (Policy).